Anggota DPR Muhammad Hatta Harap Tak Ada Dualisme Kepemimpinan di Keraton Surakarta

Magelang, 7 November 2025 — Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta berharap agar tidak muncul kembali dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Ia menekankan pentingnya sikap legawa dan penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

“Saling legawa, jangan sampai ada dualisme lagi seperti yang lalu. Semua masalah sebaiknya dimusyawarahkan bersama. Keputusan tertinggi dalam bangsa ini adalah musyawarah,” kata Muhammad Hatta di Magelang, Jumat (7/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Seruan Jaga Persatuan dan Kearifan Budaya

Muhammad Hatta mengingatkan bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan aset bersejarah dan kebanggaan bangsa yang harus dijaga bersama. Ia meminta para pihak yang terlibat dalam urusan internal keraton untuk mengutamakan asas kebersamaan dan kearifan lokal.

“Jangan sampai ada lagi yang mengaku raja baru, padahal sudah ada putra mahkota. Semua ini sebaiknya dibicarakan dengan bijak dan arif sebagai pewaris sah Keraton Surakarta,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, masyarakat Solo dikenal dengan karakter “adem ayem” dan budaya yang menjunjung harmoni. Karena itu, ia berharap konflik internal keraton tidak lagi terulang seperti sebelumnya.

“Sebagai warga Solo, kita senang kalau suasana adem ayem. Jangan sampai ada dualisme lagi. Bagaimanapun, Keraton Surakarta itu aset bangsa yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Pelajaran dari Keraton Yogyakarta

Lebih lanjut, Muhammad Hatta menilai Keraton Yogyakarta dapat menjadi contoh bagaimana suksesi dan tata kelola kerajaan tradisional dapat berjalan secara damai dan tertib.

“Keraton Yogyakarta itu bagus, suksesi berlangsung adem ayem. Jangan sampai Solo yang lebih tua justru memberikan contoh yang kurang baik,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar konflik internal di Keraton Surakarta tidak sampai menarik campur tangan pemerintah pusat.

“Jangan sampai hal ini menjadi titik kulminasi, hingga negara harus ikut mengatur. Kita harap semua diselesaikan dengan musyawarah di tingkat lokal,” ujarnya menambahkan.

Komitmen DPR RI Jaga Nilai Budaya

Dalam konteks kunjungan kerja tersebut, Muhammad Hatta menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen menjaga nilai-nilai kebudayaan nasional dan warisan kerajaan Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa.
Ia menyebut, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan lewat fisik bangunan dan artefak, tetapi juga melalui rekonsiliasi dan kesatuan masyarakat adat.

“Keraton itu simbol sejarah dan budaya. Kita ingin generasi muda belajar menghormati warisan ini, tanpa ada perpecahan di dalamnya,” pungkas Hatta.Dikutip dari antaranews.com