DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Isu Kedaulatan dalam Kerja Sama dengan Australia
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dalam setiap bentuk kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia. Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menafsirkan setiap poin perjanjian yang disepakati kedua negara.
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait kesepakatan konsultasi keamanan bilateral. Menurutnya, DPR RI hingga kini belum menerima dokumen resmi perjanjian tersebut sehingga analisis mendalam belum bisa dilakukan.
“Frasa kunci dari pernyataan itu adalah konsultasi, yang berarti kerja sama masih bersifat normatif. Ini didasari niat baik antarnegara tanpa menimbulkan ketergantungan, serta tetap menghormati kedaulatan,” ujar TB Hasanuddin, yang akrab disapa Kang TB, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci makna “langkah bersama menghadapi ancaman” agar tidak menimbulkan salah tafsir dan tetap sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif.
“Penjelasan penting agar tidak muncul anggapan Indonesia membangun aliansi pertahanan atau pakta pertahanan dengan Australia,” tegasnya.
Kang TB menegaskan, kerja sama pertahanan antarnegara sah dilakukan selama menjunjung tinggi kepentingan nasional dan prinsip kehati-hatian tetap dipegang dalam setiap diplomasi pertahanan.
“Indonesia harus memastikan setiap perjanjian menjaga penuh kedaulatan negara. Pemerintah juga perlu mengutamakan transparansi dalam setiap kerja sama strategis,” ujarnya.
Prabowo Subianto dan Anthony Albanese Sepakati Penguatan Kemitraan Strategis
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Australia selama kunjungan kenegaraannya ke Negeri Kanguru. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo diterima langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, serta meninjau Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base pada Rabu (12/11/2025).
“Ini kunjungan kenegaraan pertama saya ke Australia, dan saya senang telah diterima oleh Gubernur Jenderal pagi ini,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penting di bidang pertahanan dan keamanan yang memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Australia.
“Kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dan mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan,” kata Presiden Prabowo.
Kerja sama pertahanan Indonesia–Australia telah berlangsung lama, dimulai dari nota kesepahaman pertahanan tahun 1995, diperkuat dengan Lombok Treaty tahun 2006, hingga Defence Cooperation Agreement (DCA) tahun 2024.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat “good neighbour policy” (kebijakan bertetangga baik) sebagai dasar hubungan kedua negara.
“Kita ditakdirkan bertetangga langsung. Mari kita hadapi takdir ini dengan niat baik dan saling menghormati. Saya percaya pada kebijakan bertetangga yang baik,” ujarnya.
Dikutip dari RRI.co.id
