Bidik 230 Ribu Data Kendaraan, Jasa Raharja Dorong Pendataan Akurat di Kabupaten Sleman

Sleman – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta turut berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Pembekalan Petugas/Bimbingan Teknis Pendataan Kendaraan Bermotor Tahun 2027 yang diselenggarakan di Ruang Rapat III B BKAD Kabupaten Sleman pada Senin, 9 November 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta SWDKLLJ melalui peningkatan akurasi dan validitas data kendaraan bermotor. Dalam kesempatan tersebut, PT Jasa Raharja memberikan pembekalan mengenai pentingnya integrasi serta pemanfaatan data kendaraan bermotor melalui SIPoJak sebagai salah satu upaya mendukung proses pendataan yang lebih efektif dan terarah. Rangkaian pembekalan dan bimbingan teknis ini dijadwalkan berlangsung selama dua minggu, mulai 9 hingga 20 November 2026, dengan target pendataan sebanyak 230.000 data kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sleman untuk tahun 2027.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Tintin Fatonah selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan BKAD Kabupaten Sleman, yang mewakili Kepala BKAD Kabupaten Sleman. Pada kesempatan tersebut, Teguh Afrianto selaku Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja D.I. Yogyakarta hadir sebagai narasumber untuk memberikan arahan strategis terkait pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor. Kegiatan hari pertama diikuti oleh perwakilan dari 50 pedukuhan/kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor yang nantinya akan menjadi bagian dari upaya pemutakhiran data di wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam pemaparannya, Teguh Afrianto menekankan bahwa akurasi dan validitas data kendaraan bermotor menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, serta SWDKLLJ. Ia menjelaskan bahwa data yang dihimpun petugas di lapangan harus sesuai dengan kondisi kendaraan dan informasi wajib pajak. “Pendataan kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target jumlah, tetapi juga harus mengutamakan kualitas data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menyampaikan pentingnya pemanfaatan SIPoJak sebagai single source data yang memungkinkan data kendaraan bermotor terintegrasi, akurat, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Menurutnya, pemanfaatan data secara terpadu dapat membantu proses pendataan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan yang diperlukan. “Melalui SIPoJak, kita berharap seluruh pihak dapat menggunakan sumber data yang sama sehingga proses pendataan dan tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendataan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pihak, mulai dari Tim Pembina Samsat DIY, BKAD, pemerintah kapanewon, kalurahan, hingga perangkat pedukuhan. Petugas pendataan di lapangan diharapkan menjalankan tugas secara teliti dan bertanggung jawab agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. “Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk menghasilkan data kendaraan bermotor yang akurat dan terintegrasi. Dengan data yang berkualitas, kita dapat mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat serta optimalisasi penerimaan daerah dan SWDKLLJ,” tutupnya.