Fraksi Golkar DPR Papua Soroti Defisit APBD 2026

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR Papua menyoroti defisit rancangan APBD 2025 sebesar Rp239 miliar. Sorotan ini disampaikan pelapor Fraksi Golkar, H. Jayakusuma dalam pandangan umum pada Raperdasi APBD 2026, Rabu (10/12/2026).

Jayakusuma katakan postur APBD 2026 menunjukkan total pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,27 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp 239,17 miliar.

Termasuk penurunan drastis pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,16 miliar, yang dinilai cukup memengaruhi kemampuan fiskal Papua.

“Penurunan ini sangat signifikan dan memengaruhi estimasi pendapatan daerah dalam APBD 2026. Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari sektor mana saja penurunan ini terjadi,” ucapnya.

Fraksi Golkar menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Papua. Oleh karena itu, Golkar meminta pemerintah Papua segera melakukan langkah inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Peningkatan PAD merupakan modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemerintah perlu memaksimalkan pengelolaan aset agar laju PAD meningkat lebih cepat,” jelas dia.

Selain itu, pihaknya meminta Gubernur Papua melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perlu koordinasi aktif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat guna memperjuangkan tambahan transfer ke daerah serta memastikan program nasional tepat sasaran untuk Papua,” jelasnya.

Kata Jayakusuma bahwa pandangan umum ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan APBD 2026 berpihak pada masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan Papua ke depan.

“Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Papua dalam mewujudkan program strategis yang lebih efektif,” katanya.

Sumber RRI