Jasa Raharja Catat Penurunan Santunan Kecelakaan hingga 50 Persen selama Operasi Patuh Anoa 2026

Kendari – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat penurunan nilai santunan korban kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2026. Nilai santunan yang telah disalurkan mencapai Rp700 juta, turun sekitar 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sultra, Nur Akbar, SE., MM., mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2025, pihaknya menyalurkan santunan sebesar Rp1,3 miliar kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban.

Sementara pada Operasi Patuh Anoa 2026, hingga Selasa (10/11/2026), santunan yang telah diserahkan mencapai Rp700 juta. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri konferensi pers Polda Sultra.

Meski nilai santunan mengalami penurunan, Nur Akbar menyoroti peningkatan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Pada Operasi Patuh Anoa 2026 tercatat sebanyak 14 korban meninggal dunia, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah sembilan orang.

Menurutnya, angka tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Sebab, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya melihat jumlah kejadian maupun nilai santunan, tetapi juga harus berfokus pada penurunan tingkat fatalitas korban.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat fatalitas korban. Ini harus menjadi konsen kita bersama, seluruh stakeholder,” ungkapnya.

Selain penyaluran santunan, Jasa Raharja juga terus mempercepat proses penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit. Dalam mekanisme normal, penerbitan surat jaminan membutuhkan laporan polisi yang diterbitkan setelah melalui proses penyidikan.

Namun, untuk mempercepat penanganan korban, Jasa Raharja melakukan koordinasi langsung dengan kepolisian, khususnya unit kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di masing-masing Polres di wilayah Sultra.

Nur Akbar menjelaskan, ketika menerima informasi awal mengenai kecelakaan, petugas Jasa Raharja segera memastikan kepada pihak kepolisian apakah korban termasuk dalam ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Apabila berdasarkan hasil koordinasi awal korban dipastikan berhak mendapatkan jaminan Jasa Raharja, petugas akan segera menghubungi rumah sakit secara lisan untuk menyampaikan kepastian penjaminan sambil menunggu surat jaminan tertulis diterbitkan.

“Jadi, tidak perlu menunggu lama sampai surat jaminan diterbitkan. Rumah sakit bisa langsung melakukan perawatan lebih lanjut terhadap korban,” pungkasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan medis bagi korban kecelakaan sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan risiko fatalitas dapat ditekan semaksimal mungkin.