Menhut Ungkap Arahan Prabowo soal Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Hutan
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi yang jelas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki struktur sektor kehutanan setelah terjadinya bencana ekologis di berbagai daerah di Indonesia.
“Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki,” ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa lemahnya tata kelola kehutanan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan mengajukan rencana untuk membentuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi. Usulan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang selama ini dianggap kurang optimal. Raja Juli menambahkan bahwa usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo.
“Salah satu masalah utama di sektor kehutanan yang menyebabkan dampak negatif yang signifikan, misalnya di tiga provinsi yang terkena dampak banjir. Jika kita jujur, rentang kendali antara kementerian dan UPT-UPT yang ada di bawah sangat jauh,” jelasnya. Dikutip merdekacom
Menyentuh tapak
Dengan adanya Kakanwil di setiap provinsi, Raja Juli meyakini bahwa pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah akan menjadi lebih efektif. Ia menyatakan bahwa perubahan struktur ini akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara.
“Nantinya akan ada kabid-kabid yang merefleksikan tugas-tugas direktorat jenderal dan akan dieksekusi langsung oleh UPT di daerah. Dengan cara ini, kita bisa langsung menyentuh tapak. Insya Allah, kita akan melakukannya, tentu dengan pembahasan detail bersama Menpan RB dan Pak Mensesneg,” tuturnya.
Tingkatkan keberadaan Polisi Hutan
Selain melakukan pembenahan pada struktur, Presiden Prabowo juga menginstruksikan untuk meningkatkan jumlah polisi kehutanan secara signifikan. Raja Juli memberikan contoh mengenai kondisi di Aceh yang memiliki luas hutan mencapai 3,5 juta hektar, namun hanya dijaga oleh sekitar 32 polisi hutan. “Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan agar illegal logging yang merusak hutan kita bisa segera diatasi,” ujar Sekjen PSI itu.
Raja Juli mengungkapkan keyakinannya dalam menjalankan agenda reformasi kehutanan. Dia merasa semakin optimis karena mendapat dukungan moral dan politik dari Prabowo. “Saya semakin percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral dan dukungan politik yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Raja Juli.
